Dasar Hukum Informasi PPID Desa

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LIHAT)
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (LIHAT)
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (LIHAT)
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LIHAT)
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (LIHAT)
6. PERATURAN PERMENDESA PDTT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (LIHAT)
7. PERATURAN PERMENDESA PDTT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA (LIHAT)
8. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR INFORMASI PUBLIK (LIHAT)
9. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK (LIHAT)
10. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA (LIHAT)